Komisi IV DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja ke Taman Nasional Ujung Kulon

Labuan, 15 September 2023 - Direktorat Jenderal KSDAE melalui Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) menerima kunjungan kerja dari Anggota Komisi IV DPR RI ke Kantor Balai TNUK, pada Jumat (15/09/2023). Agenda kunjungan kerja kali ini menanggapi urgensi konservasi Badak Jawa dan kendala yang dihadapi Balai TNUK.

Dalam kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI didampingi oleh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Pangan, Drh. Indra Eksploitasia, dan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum), Sustyo Iriyono. 

Setibanya di Kantor Balai TNUK, Anggota Komisi IV DPR RI dan rombongan disambut oleh Kepala Balai TNUK, Ardi Andono dan seluruh jajaran, serta Pemda Pandeglang dan beberapa Camat yang menjabat di sekitar kawasan konservasi. Perwakilan mitra, YABI dan ALeRT juga ikut menyambut dalam kunjungan kerja ini.

"Sekarang Badak Jawa hanya berkonsentrasi di Ujung Kulon. Inilah yang menjadi kepedulian atau atensi bagi pengelolaan Badak Jawa, terutama di Indonesia," jelas Drh. Indra dalam pemaparan di Kantor Balai TNUK, Jumat (15/09/2023).

Dalam pemaparan tersebut, Drh. Indra juga menjelaskan apa saja kendala yang dihadapi TNUK dalam mengelola konservasi Badak Jawa. Staf Ahli Menteri ini menjelaskan, selain terkait dana konservasi, TNUK juga menghadapi kendala Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi pakan Badak Jawa yang terganggu oleh keberadaan tumbuhan Invasive Alien Species (IAS), hingga perburuan.

Menanggapi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan konservasi Badak Jawa ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr. Hj. Anggia Erma Rini menyampaikan bahwa kendala ini harus segera ditangani.

"Memang tidak mudah menjaga konservasi Badak Jawa. Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting, kita semua punya tanggung jawab untuk melindungi taman nasional. Untuk urusan dana, memang (yang diperlukan) banyak. Tapi, taman nasional ini memang tidak bisa diabaikan, harus ada perhatian yang sangat khusus," jelas Dr. Hj. Anggia.

Terkait anggaran konservasi di TNUK yang tidak terlalu banyak, Anggia menyampaikan memang harus ada skema lain yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Di antaranya dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. 

Drh. Indra menanggapi jika selama ini Ditjen KSDAE dan BTNUK sudah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Tidak hanya YABI dan AleRT, kerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah juga sudah dilakukan. 

Melalui kunjungan kerja ini, Drh. Indra dan Dr. Hj. Anggia berharap kendala-kendala yang dihadapi BTNUK dalam mengelola konservasi Badak Jawa bisa diatasi.

Sumber: Setditjen KSDAE